BONTANG – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Bontang meminta realisasi belanja pegawai pada APBD 2025 diikuti peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Besarnya anggaran yang terserap dinilai perlu tercermin dalam kinerja aparatur pemerintah.
Anggota Fraksi PKB DPRD Bontang, Bonnie Sukardi, mengatakan, berdasarkan catatan Fraksi PKB, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja pegawai sebesar Rp798,34 miliar pada 2025. Dari jumlah tersebut, realisasi hingga akhir tahun mencapai Rp767,92 miliar atau sekitar 96,19 persen.
Menurutnya, penyerapan anggaran perlu memberikan dampak terhadap kualitas layanan pemerintah. Peningkatan kinerja aparatur menjadi salah satu indikator penting untuk melihat manfaat belanja pegawai bagi masyarakat.
“Kami meminta agar besarnya belanja pegawai diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja aparatur,” kata Bonnie Sukardi saat membacakan pandangan fraksi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Rabu (17/6).
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menuturkan, pemerintah sejalan dengan perhatian Fraksi PKB tersebut. Menurutnya, terus mendorong profesionalisme aparatur serta peningkatan kinerja perangkat daerah dalam pengelolaan belanja pegawai.
Sejumlah langkah telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas aparatur. Upaya tersebut mencakup penerapan manajemen kinerja berbasis merit, pengembangan kompetensi pegawai, digitalisasi pelayanan, hingga evaluasi kinerja aparatur sipil negara (ASN).
“Pemerintah sependapat, alokasi belanja pegawai harus sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja aparatur,” tandasnya. (Adv)
