Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kutim menegaskan pentingnya pembahasan yang lebih terencana terkait Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Akbar Tanjung, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Kutim segera menyelesaikan sertifikasi lahan milik Pemkab Kutim guna menghindari sengketa lahan yang marak terjadi.
Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Yusri Yusuf, mendukung wacana Pemerintah Kutim mengenai kenaikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Unsur pimpinan DPRD Kutai Timur (Kutim) periode 2019-2024 akhirnya buka suara terkait tudingan Calon Wakil Bupati Mahyunadi yang menyalahkan mereka atas tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dalam APBD 2024.
Fraksi Golkar DPRD Kutim menyambut baik alokasi anggaran infrastruktur yang mencapai Rp4,32 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Fraksi GAP menyoroti bahwa PAD Kutim hanya mencapai Rp 358,388 miliar, atau sekitar 3,21 persen dari total pendapatan daerah, dan mendorong pemerintah untuk lebih mengoptimalkan potensi sektor pariwisata, retribusi, dan pengelolaan aset daerah untuk meningkatkan PAD.
Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memberikan tanggapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, dalam Rapat Paripurna DPRD ke-XX Masa Persidangan ke-I Tahun Sidang 2024-2025, Jumat (22/11/2024).
Anggota DPRD Bontang, Faisal, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk segera menuntaskan perencanaan revitalisasi Pujasera Kampung Selambai.
Meningkatnya kasus kriminalitas di sepanjang jalan menuju Kelurahan Bontang Lestari, terutama pada malam hari, mendorong anggota DPRD Bontang, Faisal, untuk menyerukan langkah cepat dari pemerintah dan aparat kepolisian.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Paripurna ke-XIX membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.