Anggota DPRD Kutim, Leny Susilawati Anggraini, mendukung rencana hilirisasi kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan ekonomi daerah.
Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bontang 2024, anggota Komisi B DPRD Bontang, Faisal, mengimbau masyarakat untuk menjaga persatuan dan kerukunan meskipun ada perbedaan pilihan politik.
Anggota DPRD Kutai Timur, Pandi Widiarto, menegaskan pentingnya pemanfaatan pemasaran digital untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah tersebut. Menurutnya, di tengah era digitalisasi, UMKM harus beradaptasi dengan teknologi agar bisa bersaing dan berkembang.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kutai Timur (Kutim) berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang tertunda sebelum melanjutkan pembahasan Raperda baru.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Masdari Kidang, mengkritik pembangunan gapura yang masih banyak berdiri tegak di beberapa wilayah Kutim, sementara jalan-jalan yang menghubungkan antar desa dan kecamatan masih rusak dan becek.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Pandi Widiarto, menggelar reses perdana masa jabatan 2024-2029, di Perumahan G Hause, Desa Swarga Bara, Sangatta Utara, Minggu (17/11/2024).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
Anggota DPRD Kutim, Yusuf T Silambi, memberikan tanggapan positif terkait langkah pemerintah untuk menambah anggaran dan personil pada Satuan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kutim.
Perlombaan perahu ketinting di Tanjung Limau yang berlangsung meriah mendapat perhatian positif dari Anggota DPRD Bontang, Winardi. Kegiatan ini dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi daya tarik wisata yang dapat memperkenalkan budaya lokal kepada wisatawan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Pandi Widiarto, menanggapi keluhan yang diterima pihaknya mengenai rendahnya Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima oleh dokter berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).