Pandi Widiarto Soroti Penurunan TPP Dokter P3K di Kutim dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Tenaga Kesehatan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Pandi Widiarto. (Doc. Populism.id/Ist)

Populism.id, Kutai Timur – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Pandi Widiarto, menanggapi keluhan yang diterima pihaknya mengenai rendahnya Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima oleh dokter berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Keluhan tersebut disampaikan pada Hari Peringatan Kesehatan Nasional, di mana banyak dokter P3K merasa besaran TPP yang diterima tidak sebanding dengan beban kerja yang mereka hadapi.

Pandi mengungkapkan bahwa kondisi TPP yang diterima oleh dokter P3K di Kutim terindikasi mengalami penurunan signifikan jika dibandingkan dengan saat mereka masih berstatus Tenaga Kontrak 2 Daerah (TK2D), meskipun mereka tetap menangani beban kerja yang tinggi dan kompleks.

“Kemarin kami menerima keluhan dari para dokter, mereka mengeluhkan besaran TPP yang diterima tidak sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab mereka,” ujar Pandi kepada awak media.

Perbandingan dengan daerah lain, seperti Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kutai Barat, menunjukkan ketimpangan yang mencolok.

Di kedua daerah tersebut, dokter P3K menerima TPP yang jauh lebih layak dibandingkan dengan di Kutim.

“Tenaga kesehatan adalah garda terdepan dalam pelayanan masyarakat. Momen Hari Kesehatan Nasional seharusnya menjadi waktu yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” tambahnya.

Pandi mengingatkan bahwa jika penurunan TPP ini tidak segera diatasi, hal ini dapat berdampak negatif terhadap kinerja para dokter, terutama mereka yang bertugas di wilayah pedalaman yang sangat membutuhkan layanan kesehatan.

Ia menekankan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menanggapi masalah ini, serta memastikan besaran TPP sebanding dengan beban kerja dokter.

“Kita ingin agar masalah ini dapat ditindaklanjuti. Kami mendorong pemerintah untuk memberikan solusi terbaik. Para dokter pantas dihargai atas pengabdiannya. Kami juga berencana menggelar hearing dengan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membahas permasalahan ini lebih lanjut,” tegasnya. (ADV/Ryn)