PENAJAM – Kelanjutan pembangunan Coastal Road di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih bergantung pada penyelesaian dokumen teknis dan administrasi. Pemerintah Kabupaten PPU berharap proyek tersebut dapat mulai dikerjakan tahun depan, meskipun target paling lambat pelaksanaannya diperkirakan pada 2028.
Bupati PPU, Mudyat Noor, mengatakan rencana penanganan kawasan tersebut telah dibahas bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat. Gubernur Kaltim sebelumnya juga telah melakukan koordinasi dengan kepala balai terkait kebutuhan akses di kawasan Coastal Road.
Sebagai langkah awal, pemerintah berencana menyiapkan pembangunan jembatan Bailey untuk menghubungkan akses antara Pantai Amal dan kawasan rumah jabatan.
“Kemarin Gubernur Kaltim sudah berkoordinasi dengan kepala balai. Untuk sementara, akan disiapkan pembangunan jembatan Bailey agar akses antara Pantai Amal dan kawasan rumah jabatan bisa terhubung,” kata Mudyat Noor saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026)
Sementara itu, pembiayaan kelanjutan pembangunan Coastal Road direncanakan ditangani pemerintah pusat. Namun, pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban menyiapkan seluruh persyaratan yang diperlukan sebelum proyek dapat dilaksanakan.
Mudyat menegaskan, kelengkapan dokumen menjadi salah satu faktor utama yang menentukan realisasi pembangunan. Dokumen tersebut meliputi perencanaan, status aset, feasibility study (FS), analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), serta persyaratan teknis lainnya.
“Yang paling penting sekarang adalah kelengkapan dokumen. Pemerintah daerah harus menyiapkan seluruh persyaratan, mulai dari perencanaan, status aset, visibility study, AMDAL, dan dokumen lainnya,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah pusat tidak dapat langsung melaksanakan pembangunan apabila dokumen yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah belum terpenuhi. Karena itu, Pemkab PPU akan berupaya mempercepat penyelesaian seluruh kebutuhan administrasi dan teknis agar proyek tersebut dapat segera masuk tahap pelaksanaan.
Mudyat berharap proses persiapan dapat dituntaskan secepat mungkin sehingga pembangunan memungkinkan dimulai tahun depan.
“Kalau memungkinkan, pembangunan bisa dimulai tahun depan. Namun, paling lambat diperkirakan pada 2028,” katanya.
Selain Coastal Road, pemerintah daerah juga tengah mengawal sejumlah proyek infrastruktur lainnya melalui koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
Mudyat menyebut dokumen pembangunan rumah sakit dan Pasar Waru telah dilengkapi. Sementara itu, rencana pembangunan Jembatan Riko masih membutuhkan peninjauan serta review ulang desain oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Berbagai proyek tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas wilayah dan mendukung perkembangan ekonomi PPU. Namun, realisasi pembangunan tetap membutuhkan kepastian perencanaan, kesiapan administrasi, dan keputusan pemerintah pusat mengenai pembiayaan.
Dengan demikian, percepatan pembangunan Coastal Road tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga kemampuan pemerintah daerah menuntaskan seluruh persyaratan yang dibutuhkan. (ADV/DiskominfoPPU)














Leave a Reply