PENAJAM – Rencana pergantian sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) belum berlanjut ke tahap pelaksanaan.
Bupati PPU, Mudyat Noor, mengaku telah menerima nama-nama calon pejabat yang disiapkan, tetapi masih mempertimbangkan penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban di masing-masing perangkat daerah.
Mudyat mengatakan nama-nama calon kepala OPD sebenarnya sudah disampaikan kepadanya. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan lanjutan karena pemerintah daerah masih harus memperhatikan sejumlah aspek administratif.
“Nama-namanya sudah disampaikan kepada kami, tetapi sampai sekarang belum ada tindakan lebih lanjut. Ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan sebelum proses tersebut dilaksanakan,” kata Mudyat Noor saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026).
Dia menjelaskan, saat ini masing-masing OPD masih menjalankan proses pertanggungjawaban terhadap kegiatan dan program yang telah dilaksanakan. Proses tersebut menjadi salah satu pertimbangan sebelum pemerintah mengambil keputusan mengenai pergantian pejabat.
Menurutnya, pergantian kepala OPD tidak boleh dilakukan tanpa memperhatikan tanggung jawab administrasi yang masih melekat pada pejabat sebelumnya.
Terlebih, terdapat sejumlah dokumen yang masih membutuhkan tanda tangan pejabat yang sebelumnya menjabat. Apabila proses pergantian tidak dikelola secara cermat, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menghambat penyelesaian administrasi pemerintahan.
“Kami tidak ingin pergantian kepala dinas justru menimbulkan persoalan administrasi, terutama jika ada dokumen yang harus ditandatangani oleh pejabat sebelumnya,” ujarnya.
Mudyat menegaskan, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh proses pertanggungjawaban berjalan dengan baik sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Hal tersebut dinilai penting karena setiap kepala OPD memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan program, kegiatan, serta penggunaan anggaran selama masa jabatannya.
Penyelesaian administrasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses transisi kepemimpinan di lingkungan birokrasi. Pemerintah perlu memastikan tidak ada dokumen yang terabaikan maupun tanggung jawab yang belum diselesaikan ketika pejabat baru mulai menjalankan tugas.
“Kami ingin memastikan proses pertanggungjawaban tersebut berjalan dengan baik terlebih dahulu,” katanya.
Meski demikian, Mudyat belum menyebutkan secara terperinci OPD mana saja yang akan mengalami pergantian. Dia juga belum memberikan kepastian mengenai waktu pelaksanaan perombakan pejabat tersebut.
Pergantian kepala OPD merupakan salah satu bagian dari penataan organisasi pemerintahan untuk mendorong peningkatan kinerja perangkat daerah. Namun, proses tersebut tetap harus mengikuti ketentuan kepegawaian serta memperhatikan keberlangsungan pelayanan publik.
Pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan proses transisi berjalan tertib tanpa mengganggu penyelesaian program yang sedang berlangsung.
Di sisi lain, penyelesaian pertanggungjawaban administrasi juga menjadi aspek penting untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan pemerintahan.
Mudyat berharap seluruh tahapan dapat diselesaikan dengan baik sehingga keputusan mengenai pergantian pejabat nantinya tidak menimbulkan persoalan baru di lingkungan birokrasi PPU. (ADV/DiskominfoPPU)














Leave a Reply