Populism.id, BONTANG – Tim Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Wali Kota Bontang menyayangkan kantor Satpol PP belum dapat dimanfaatkan tahun ini. Lantaran pembangunan belum selesai dan bakal dilanjutkan tahun depan.
Wakil Ketua Pansus LKPJ DPRD Bontang Amir Tosina mengatakan, saat rombongan tim melakukan sidak pada Sabtu (8/4/2023), pembangunan yang menelan anggaran 5,9 miliar tersebut belum dilakukan penyempurnaan pada lantai dasar. Namun pembangunan pada lantai 2 telah rampung.
Menurutnya, seharusnya pengajuan anggaran dilakukan penganggaran sekaligus agar kantor Satpol-PP dapat dimanfaatkan.
Akibatnya, Satpol PP harus kembali menyewa kantor non permanen kembali di Perumahan Halal Square.
“Kami baru tau kalau anggaran diperuntukan untuk pembangunan tahap awal. Kami menyayangkan pembangunan kantor ini dianggaran dua kali. Akhirmya mereka kembali menyewa kantor, karena gedung belum dapat dimanfaatkan,” kata Amir saat dikonfirmasi, Senin (10/4/2023).
Ia mengatakan, untuk anggaran pembangunan tahap berikutnya agar dapat lebih maksimal. Seperti, pembangunan lantai dasar sekaligus pagar bangunan tersebut.
Hal ini dilakukan agar kantor pemerintah tersebut tak menimbulkan masalah baru, karena berdampingan dengan pemukiman penduduk.
“Kami sarankan anggaran selanjutnya dapat lebih maksimal untuk penyempurnaan lantai dasar, sekaligus untuk membangun pagar,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPRK) Bontang Usman mengatakan, pembangunan tahap awal yang menggunakan anggaran 2022 telah terselesaikan sepenuhnya.
Nantinya, penyempurnaan lantai dasar akan diusulkan pada anggaran tahun depan. “Ada beberapa item yang belum rampung pada lantai dasar dan akan diselesaikan, seperti akses jalan, area parkir, tempat upacara, serta ruang pertemuan,” ucapnya.
Ia mengatakan, perencanaan awal yang bakal diajukan tahun depan senilai Rp 3,5 miliar. Namun melihat kenaikan harga material, maka anggaran yang akan diusulkan mencapai Rp 4,5 miliar.
“Pengajuan anggaran akan kami evaluasi dan sesuaikan dengan kenaikan harga material untuk pembangunan gedung,” tandasnya. (Royen/Adv/DPRD)
