Bontang – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Bontang mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengisian Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 melalui laman resmi spi.kpk.go.id. Ajakan ini disampaikan langsung oleh Kepala DPM-PTSP Bontang, Muhammad Aspiannur, sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. SPI yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan gambaran objektif mengenai tingkat integritas penyelenggara layanan. Data dari survei tersebut akan menjadi dasar perbaikan sistem, terutama pada sektor pelayanan perizinan dan penanaman modal.
Ia menegaskan bahwa keterlibatan warga dalam survei ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah nyata dalam pencegahan korupsi. Melalui penilaian yang jujur, masyarakat dapat memberikan masukan tentang potensi kerawanan, hambatan pelayanan, dan kualitas interaksi petugas dengan publik.
“Hasilnya akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaiki kualitas layanan,” terangnya saat dikonfirmasi, Sabtu (15/11/2025).
Ia juga bilang, DPM-PTSP sebagai garda terdepan pelayanan publik memiliki kepentingan besar terhadap peningkatan integritas. Sebagai instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha, DPM-PTSP harus memiliki sistem yang bersih dari praktik tidak terpuji. Karena itu, masukan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan layanan yang transparan dan profesional.
Ia berharap partisipasi masyarakat Bontang dapat meningkat dibanding tahun sebelumnya. Semakin banyak responden yang memberikan pendapat, semakin akurat gambaran integritas layanan di Kota Bontang.
“Kami juga berkomitmen menjalankan rekomendasi KPK demi memperkuat kepercayaan publik,” ucap dia.
Sebagai bentuk dukungan, DPM-PTSP Kota Bontang telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk membantu menyebarluaskan informasi terkait SPI 2025 ini. Melalui media sosial, email blast, dan jaringan pelayanan, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi dan melakukan pengisian survei.
Aspiannur kembali mengimbau masyarakat untuk segera mengisi survei di spi.kpk.go.id. Ia menyatakan bahwa satu suara masyarakat sangat berarti dalam membangun layanan perizinan dan penanaman modal yang semakin bersih, efisien, dan berintegritas. (MH)
