Populism.id, Bontang – DPRD Kota Bontang menyoroti ketidaksesuaian data antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai menghambat efektivitas kebijakan pemerintah.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, menyatakan ketidaksesuaian data ini berisiko menciptakan kebijakan yang tidak tepat sasaran dan saling bertentangan.
“Data yang tidak sinkron akan menghasilkan kebijakan yang bertentangan dengan kondisi lapangan. Ini harus segera diperbaiki,” tegas Winardi dalam rapat evaluasi kinerja OPD beberapa waktu lalu.
Ia mencontohkan ketidaksesuaian data antara Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP) dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). DKUMPP mencatat peningkatan jumlah UMKM yang menunjukkan tren positif, tetapi Bapenda justru melaporkan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jika UMKM meningkat, logikanya akan ada peningkatan PAD. Ketidaksesuaian ini jelas menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan data,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.
Winardi menilai masalah ini menciptakan kebingungan dan menghambat upaya pemerintah untuk merancang kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, tanpa data yang konsisten, kebijakan yang dibuat pemerintah berpotensi tidak mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.
Ia mendesak pemerintah segera melakukan integrasi data antar-OPD untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. “Sinkronisasi data ini kunci agar kebijakan tidak saling bertentangan dan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, ia mengajak seluruh pihak mendukung perbaikan sistem pengelolaan data yang lebih terintegrasi. Dengan langkah tersebut, kebijakan yang dihasilkan pemerintah diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah.
DPRD juga berkomitmen untuk terus mendorong evaluasi kinerja OPD agar kebijakan yang dihasilkan berbasis data akurat dan benar-benar membawa manfaat maksimal bagi masyarakat Bontang.
