Populism.id, KUTIM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Joni, menyikapi keterlambatan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sering terjadi dan tidak sesuai jadwal. Menurutnya, penyebab utama dari kemunduran pembahasan APBD adalah kompleksitas sistem penganggaran yang diterapkan saat ini, yang terbilang lebih rumit daripada sebelumnya.
Joni mengungkapkan bahwa sistem informasi penganggaran daerah (SIPD) menjadi salah satu faktor utama yang membuat proses pembahasan APBD menjadi lebih kompleks. Implementasi SIPD yang rumit mengakibatkan keterlambatan dalam tahap-tahap pembahasan anggaran, tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Nanti di Sistem Informasi Penganggaran Daerah (SIPD), nanti ini atau yang lain yang membuat kita agak kesulitan dalam proses pembahasan APBD,” ujarnya.
Joni menyarankan agar Pemerintah Daerah (Pemkab) Kutim meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai pemerintah, khususnya teknisi yang bertanggung jawab atas sistem SIPD. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses perencanaan penganggaran.
“Penting bagi Pemkab Kutim memberikan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan sistem dan kemajuan dalam pengelolaan anggaran,” tambahnya.
Dalam konteks rencana pemindahan Ibukota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim), Joni menegaskan pentingnya pemahaman yang baik terkait sistem penganggaran. Ia berharap agar keterbatasan pemahaman tidak membuat daerah tertinggal dari daerah lain.
“Saya tetap meyakini untuk tahun ini, pemerintah daerah tetap maksimal dalam proses penyerapan anggaran, karena program infrastruktur dilapangkan sudah mulai berjalan,” tegas Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. (adv)
(Royen-Populismedia)
