Populism.id,- SAMARINDA- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dinilai tidak berpihak ke para petani. Hal tersebut tergambar dari kecilnya postur anggaran agraria yang hanya berkisar Rp 65 miliar pada tahun ini.
“Dukungan pemerintah untuk pertanian minim sekali, padahal APBD tahun ini Rp 15 triliun, namun belanja untuk pertanian nyatanya hanya Rp 65 miliar,” kata Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, Senin (3/10/2022).
Menurutnya ini menunjukkan pemerintah tidak serius memperjuangakan reformasi agraria.
Disisi lain, persoalan tersebut diperparah dengan agresifnya eksploitasi pertambangan batu bara yang merampas lahan-lahan produktif masyarakat. Yang kian membuat Kaltim semakin bergantung pada daerah lain untuk menyuplai pangan demi kebutuhan masyakarat.
“Lihat saja masalah agraria dan lahan. Banyak sekali lahan tani dialihfungsikan menjadi lahan tambang,” ungkapnya.
Padahal, kata Samsun, dengan luas lahan yang ada, potensi pertanian di Kaltim sangat menjanjikan untuk dikembangkan.
“Semestinya pemerintah berpikir untuk itu, apalagi adanya Ibu Kota Negara di sini, yang pasti berimbas dengan kebutuhan pangan yang semakin meningkat setiap tahunnya,” bebernya.
Maka dari itu, pemerintah harus bisa mencari solusi dan mengambil potensi besar yang dapat mengembangkan produksi pangan Kaltim.
“Petani kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan pemerintah. Pemerintah harus menunjukkan dukungan seriusnya dengan memberikan anggaran yang dialokasikan buat pengembangan pertanian Kaltim,” pungkasnya. (Royen/ADV/DPRDKALTIM)
