PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih berpegang pada agenda pemerintah pusat terkait rencana pemindahan ibu kota politik ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2028.
Kini, pembahasan mengenai persiapan pemindahan tersebut masih berlangsung melalui koordinasi dengan sejumlah kementerian.
Bupati PPU, Mudyat Noor, mengatakan telah beberapa kali mengikuti pertemuan bersama kementerian terkait untuk membahas keberlanjutan pembangunan IKN, termasuk rencana pemindahan ibu kota politik.
Dalam proses tersebut, Pemkab PPU mengaku telah mengikuti sekitar empat hingga lima kali rapat. Salah satu kementerian yang terlibat dalam pembahasan adalah Kementerian Pertahanan.
Mudyat menegaskan, hingga saat ini belum ada perubahan agenda pemerintah terkait target pemindahan ibu kota politik ke IKN pada 2028.
“Sampai sekarang pemerintah itu belum bergeser dari agenda pemindahan ibu kota politik di tahun 2028,” kata Mudyat saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026).
Ia berharap pergantian kepemimpinan di tingkat pusat, khususnya dengan adanya wakil presiden baru, dapat memberikan dorongan terhadap percepatan pembangunan dan proses pemindahan pusat pemerintahan ke IKN.
Menurutnya, percepatan tersebut penting bagi PPU karena daerah ini memiliki keterkaitan langsung dengan pembangunan ibu kota baru. Keberadaan IKN di wilayah PPU dan sekitarnya diharapkan tidak hanya menghadirkan proyek pembangunan berskala nasional, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi perkembangan daerah.
“Kami berharap mungkin dengan adanya wapres yang baru bisa terjadi percepatan dalam proses pemindahan IKN sehingga kemudian Penajam Paser Utara ini bisa mendapat manfaat yang jauh lebih baik, lebih banyak,” ujarnya.
Bagi Pemkab PPU, keberlanjutan pembangunan IKN menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan peluang pertumbuhan daerah ke depan. Percepatan pemindahan ibu kota politik diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi, membuka peluang investasi, serta memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat setempat.
Di sisi lain, Mudyat juga menanggapi pertanyaan mengenai dukungan terhadap sosok yang disebut-sebut berpeluang menjadi wakil presiden. Namun, ia memilih menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden.
Menurutnya, wakil presiden memiliki peran membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan, termasuk memberikan masukan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi bangsa.
“Saya serahkan kepada Bapak Presiden. Karena bagaimanapun yang namanya wakil presiden itu membantu pekerjaan presiden. Semoga dengan adanya wakil presiden yang baru bisa meringankan persoalan yang cukup rumit dan memberikan masukan yang baik untuk bangsa dan negara,” tuturnya. (ADV/DiskominfoPPU)














Leave a Reply