Pengendalian Belanja Daerah 2026, Sekda PPU Tekankan Efisiensi & Skala Prioritas

Sekda PPU, Tohar. (Istimewa)

PENAJAM – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) terus memperkuat upaya pengendalian anggaran melalui kebijakan efisiensi belanja daerah menjelang penutupan Tahun Anggaran 2026.

Diklaim, langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan program pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian dan Efisiensi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Kamis (19/11/2026).

Sekda PPU Tohar mengatakan, rapat koordinasi tersebut digelar sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap realisasi pendapatan dan belanja daerah, kapasitas fiskal, serta proyeksi pendapatan hingga akhir tahun anggaran.

Menurutnya, evaluasi ini menjadi dasar dalam menentukan langkah pengelolaan keuangan yang lebih cermat di tengah keterbatasan likuiditas daerah.

Apalagi, pengendalian anggaran menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan penggunaan APBD tetap sesuai kemampuan keuangan daerah.

Sehingga, setiap perangkat daerah didorong menerapkan penghematan secara terukur, sekaligus menempatkan kebutuhan prioritas sebagai dasar pelaksanaan belanja.

“Selain membahas strategi efisiensi, forum ini juga menjadi sarana penyamaan persepsi bagi seluruh Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kesamaan pemahaman diperlukan agar kebijakan pengendalian belanja dapat diterapkan secara konsisten di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD),” kata Tohar saat dikonfirmasi, Kamis (19/11).

Melalui kebijakan tersebut, ia mengatakan, terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar lebih disiplin, efektif, dan tepat sasaran.

Efisiensi anggaran juga diharapkan dapat mencegah penggunaan belanja yang kurang mendesak, sehingga ketersediaan anggaran dapat difokuskan pada kebutuhan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Menurutnya, pengendalian belanja bukan sekadar upaya menekan pengeluaran, melainkan bagian dari langkah menjaga keberlanjutan fiskal daerah. Dengan perencanaan yang matang dan penentuan skala prioritas, pemerintah daerah mampu menjaga keseimbangan antara kemampuan keuangan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

Harapannya, seluruh perangkat daerah dapat menjalankan kebijakan tersebut secara bertanggung jawab hingga akhir tahun anggaran.

“Dengan demikian, pelaksanaan APBD 2026 tetap berjalan tertib, efektif, transparan, serta mampu mendukung keberlangsungan pelayanan publik kepada masyarakat,” tandasnya. (Adv/DiskominfoPPU)