PENAJAM – Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berkomitmen mengawal tindak lanjut hasil pemeriksaan kepatuhan penyelenggaraan penataan ruang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
Diklaim, langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai ketentuan dan perencanaan.
Hal itu disampaikan, Inspektur Inspektorat Daerah PPU, Budi Santoso, saat memimpin exit meeting bersama tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur Muhammad Sahlan beserta rombongan, di Ruang Rapat Sekretaris Daerah PPU, Selasa (17/11/2026).
Inspektur Inspektorat Daerah PPU, Budi Santoso mengatakan, sejumlah aspek penataan ruang menjadi perhatian, terutama keberlakuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) PPU yang masih mengacu pada regulasi tahun 2014.
Bahkan, pemerintah daerah saat ini tengah mengupayakan revisi RTRW agar kebijakan tata ruang lebih adaptif terhadap perkembangan wilayah, termasuk dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Selain itu, pemeriksaan turut menyoroti penerbitan perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) melalui sistem Online Single Submission (OSS). Dalam beberapa kasus, perizinan yang terbit secara otomatis melalui sistem tersebut belum sepenuhnya sinkron dengan kondisi dan kesesuaian tata ruang di lapangan.
Menurutnya, perlunya koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), untuk memperbaiki kesesuaian data dan sistem perizinan. Dengan pembenahan tersebut, proses penerbitan izin diharapkan semakin akurat serta sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang.
Aspek lain yang menjadi perhatian ialah validasi data Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Lahan Baku Sawah (LBS). Pembaruan data dinilai penting agar dokumen perencanaan pembangunan, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), memiliki dasar informasi yang sesuai dengan kondisi aktual.
Budi menegaskan, Pemkab PPU menyambut baik hasil pemeriksaan BPK dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan tata ruang.
“Kami menyambut baik hasil pemeriksaan ini dan akan menindaklanjutinya melalui penyusunan rencana aksi pada awal Desember mendatang. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab untuk menciptakan tata ruang yang tertib, ramah lingkungan, dan mendukung ketahanan pangan daerah,” kata Budi saat dikonfirmasi, Kamis (19/11).
Ia menjelaskan, tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian temuan administrasi, tetapi juga menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk membenahi sistem perencanaan dan pengawasan pembangunan.
Melalui koordinasi lintas perangkat daerah dan pembaruan data secara berkala, harapannya mampu mewujudkan kebijakan tata ruang yang lebih terintegrasi. Hal ini penting agar pertumbuhan kawasan sejalan dengan perlindungan lingkungan, keberlanjutan lahan pertanian, serta kebutuhan pembangunan daerah.
“Kami terus mendorong penyusunan rencana aksi pada awal Desember tahun ini sebagai dasar pelaksanaan tindak lanjut. Tentunya upaya ini bisa memperkuat kepatuhan terhadap regulasi sekaligus menciptakan pembangunan yang lebih tertib, terarah, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat,” tandasnya. (Adv/DiskominfoPPU)













Leave a Reply