BONTANG – Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melibatkan masyarakat lokal, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dan lembaga adat dalam setiap kegiatan yang berlangsung di kawasan Bontang Kuala (BK).
Menurutnya komunikasi dengan masyarakat setempat diperlukan untuk menjaga kelancaran pelaksanaan program pemerintah sekaligus mengantisipasi potensi persoalan di lapangan.
Sehingga, kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan pariwisata, pajak, maupun program lainnya perlu melibatkan unsur masyarakat yang selama ini beraktivitas di kawasan tersebut.
“Apa pun yang dilaksanakan di Bontang Kuala libatkan teman-teman Pokdarwis, lembaga adat, dan masyarakat di sana supaya tidak ada gesekan,” kata Rustam saat dikonfirmasi, Senin (8/6/2026).
Ia mengatakan, pentingnya keterbukaan pemerintah dalam menjalankan berbagai program di kawasan tersebut. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung di lapangan turut menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah. “Apa pun yang terjadi di lapangan adalah bagian dari Pemkot Bontang,” terangnya.
Sementara itu, Koordinator Seni Budaya dan Pariwisata Lembaga Adat Kutai Beras Basah, Halimah, mengatakan, telah meminta OPD memberikan informasi serta mengundang lembaga adat dalam setiap kegiatan di kawasan Bontang Kuala.
Menurutnya, komunikasi dan musyawarah diperlukan agar setiap agenda dapat berjalan dengan baik serta mengurangi potensi kesalahpahaman.
Apalagi, keberadaan lembaga adat telah memiliki landasan melalui Peraturan Daerah Kota Bontang No. 10/2021 tentang Pemberdayaan dan Pembinaan Lembaga Adat dalam Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah.
“Harapannya semua OPD di Bontang, ketika ada kegiatan apa pun di BK, kami berharap lembaga adat hadir, diberitahu, dan diundang,” ungkapnya.
Kemudian, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Bontang, Eko Mashudi, menyatakan, terus mendukung pelibatan lembaga adat dalam kebijakan maupun kegiatan yang berkaitan dengan Bontang Kuala.
“Kami setuju. Segala kebijakan pasti melibatkan lembaga adat dan dibicarakan bersama,” jelasnya,” tandasnya. (Adv)
