Sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib, Rustam menyampaikan bahwa seluruh tahapan pembahasan telah rampung, termasuk proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang mengubah sistem penamaan komisi untuk periode 2024-2029, dari sistem numerik I, II, dan III menjadi sistem abjad, yakni Komisi A, B, dan C.
Anggota DPRD, Joni Alla Padang, menegaskan pentingnya memberikan kepastian hukum kepada warga yang tinggal di area berpotensi konflik lahan.
Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam, menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.
Andi Faizal Sofyan Hasdam, yang baru saja dilantik sebagai Ketua DPRD Bontang periode 2024-2029, menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi legislatif dan pengawasan DPRD demi memastikan pembangunan yang lebih baik dan transparan di Kota Bontang.
Andi Faizal Sofyan Hasdam dari Partai Golkar kembali dipercaya menduduki posisi Ketua DPRD Bontang. Siti Yara dari PKB diangkat sebagai Wakil Ketua I, sementara Maming dari PDI Perjuangan menjabat Wakil Ketua II.
Penanganan stunting di Bontang menjadi sorotan serius. Meskipun angka kemiskinan di kota ini tergolong rendah, penanganan stunting yang buruk pada 2023—dengan prevalensi mencapai 21,5 persen—mengungkap celah besar dalam kebijakan pemerintah.
Anggota DPRD Bontang, Muhammad Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap Program Community Boarding yang digagas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang.
Anggota DPRD Bontang Faizal mengapresiasi kinerja pemerintah, yang berhasil mengantarkan Kampung Selambai, Lok Tuan, masuk lima daerah di Kaltim dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tingkat provinsi 2024.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menempatkan 3 kadernya di DPRD Bontang. Capaian ini berimplikasi pada jatah kursi pimpinan di parlemen.