PAPUA – Di tengah derasnya arus informasi digital dan dominasi algoritma media sosial, Serikat Perusahaan Pers (SPS) menegaskan bahwa arah industri pers Indonesia tidak boleh terseret pada logika kecepatan dan popularitas semata.
Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan semakin banyak media, termasuk media cetak, yang mulai mengadopsi pola kerja media sosial: mengejar viralitas, memburu klik, dan menyesuaikan diri dengan algoritma. Pendekatan ini dinilai berisiko mengikis esensi jurnalisme itu sendiri.
Di tengah dinamika tersebut, SPS kembali menekankan bahwa pers tidak didesain untuk memenangkan kompetisi algoritma, melainkan untuk menjaga akurasi, kedalaman, dan integritas informasi.
Merujuk pandangan Yosef Adi Prasetyo, Ketua Dewan Pers 2016-2019, media tidak seharusnya larut dalam kegaduhan media sosial. Menurut pria yang akrab dipanggil Stanley ini, pers bukanlah content creator, melainkan institusi publik yang bekerja dengan verifikasi, disiplin etik, dan tanggung jawab sosial.
“Ketika media mengejar viralitas, yang terjadi adalah penurunan kualitas dan hilangnya kepercayaan publik,” ujar Yosef Adi Prasetyo saat acara World Press Freedom Day 2026 di Aula Lukmen, Kantor Gubernur Papua, 4-5 Mei 2026.
Dalam konteks ini, SPS menegaskan bahwa peran utama media justru semakin strategis, yakni sebagai clearing house atau penjernih informasi di tengah banjir hoaks dan disinformasi. Media harus memverifikasi, memberi konteks, dan menjadi rujukan bukan sekadar ikut dalam arus distribusi informasi yang bising.
Pengalaman di berbagai negara Eropa dan kawasan eks Uni Soviet menunjukkan bahwa media tetap bertahan bukan karena menjadi yang tercepat, tetapi karena menjadi yang paling dipercaya.
Momentum Mengembalikan Fungsi Pers
Momentum World Press Freedom Day 2026 yang berlangsung di Papua menjadi refleksi penting bagi masa depan pers Indonesia, khususnya dalam menjaga kualitas informasi di tengah kompleksitas sosial dan pembangunan daerah.
Ketua KTP2JB, Dr. Suprapto, menegaskan bahwa pers memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga keseimbangan informasi publik. “Di tengah derasnya arus informasi, pers harus tetap berdiri sebagai penyeimbang—memberikan informasi yang jernih, akurat, dan dapat dipercaya. Tanpa itu, ruang publik akan dipenuhi kebisingan tanpa arah,” ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Papua Komjen Pol.Purn. Mathius Derek Fakhiri, menekankan pentingnya peran pers dalam menjaga harmoni sosial dan keadilan pembangunan di daerah. “Papua membutuhkan pers yang mampu menghadirkan realitas secara utuh bukan memperkeruh, tetapi menjernihkan. Pers yang berkualitas adalah mitra strategis dalam membangun kepercayaan dan keadilan bagi masyarakat,” ungkap Gubernur Mathius.
Dalam WPFD 2026 ini, sikap SPS menegaskan kualitas di atas algoritma, di mana media pers tidak perlu bersaing dengan media sosial dalam kecepatan dan sensasi, Media pers harus kembali pada kedalaman, akurasi, dan kepatuhan pada kode etik. Media harus menjadi referensi publik yang kredibel, dan pemilik media harus memastikan model bisnis tidak merusak kualitas jurnalistik.
“Kebebasan pers adalah fondasi. Namun kualitas, etika, dan kepercayaan adalah tujuan. Tanpa itu, pers kehilangan relevansi di tengah masyarakat,” pungkas Yosef Adi Prasetyo.
Tentang SPS
Serikat Perusahaan Pers (SPS) merupakan organisasi perusahaan tertua dan terbesar di Indonesia. Didirikan pada 8 Juni 1946 di Yogyakarta, saat ini SPS memiliki 30 Cabang Provinsi di seluruh Indonesia dengan 623 anggota perusahaan pers. Mayoritas berasal dari media cetak arus utama yang sudah mengembangkan bisnis pers nya ke berbagai platform (cetak, online, TV, Radio dan media digital), peningkatan kualitas industri pers yang kredibel dan menjaga kedaulatan informasi, serta berkomitmen mendorong tata kelola media yang profesional, independen, dan berintegritas.
