Populism.id, Bontang – Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris mengkritik wacana penarikan uang sewa dari pemerintah, bagi masyarakat yang menempati perumahan khusus nelayan di Kelurahan Bontang Lestari.
Ia mempertanyakan apa yang melatari pemerintah membuat keputusan tersebut. Pasalnya, perumahan tersebut dibangun oleh Kementerian PUPR pada 2017 lalu, diperuntukan secara cuma-cuma untuk membantu para nelayan di Bontang dalam mendapatkan rumah yang layak huni.
Menurutnya ia tidak menampik bahwa kebijakan apapun dapat berubah atas perkembangan sosial di masyarakat. Tetapi tidak lantas keputusan yang diambil pemerintah bisa secara sepihak diterapkan.
Tanpa ada dasar yang kuat, misalnya dalam bentuk pendataan terlebih dahulu dari dinas terkait, memastikan sisi finansial dari masyarakat.
“Pastikan dulu berapa pendapatan para nelayan disana?, apakah dalam satu bulan kebutuhannya sudah terpenuhi. Itu dulu yang perlu diperjelas,,” katanya kepada wartawan, Senin 28 Maret 2022.
Jika dalam inventarisasi kemudian terjawab bahwa yang menempati perumahan nelayan tersebut bisa mandiri secara ekonomi. Itulah yang dapat dipakai sebagai dasar misalnya.
“Jadi jangan sepihak. Karena alasan keperluan perawatan bangunan, sementara uang daerah krisis. Lalu tiba-tiba warga mau ditarif sewa, itu lepas tangan namanya,” tegasnya.
Dikonfirmasi terpisah Ketua Komisi III DPRD Amir Tosina mengaku akan memanggil dinas terkait untuk meminta penjelasan terkait wacana penarikan tarif perumahan tersebut.
“Ini sudah dijadwalkan bulan puasa ini (April) memanggil Dinas Perkimtan, kami ingin tahu penjelasannya. Pak RT warga di sana juga sudah datang mengadu ke kami,” ungkapnya. (mrd/Pm)
