Populism.id, BONTANG – Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina berencana memanggil Dinas Perhubungan Kota Bontang dan Agensi Kapal, untuk meminta penjelasan terkait sulitnya merealisasikan pembukaan rute pelayaran dari Pelabuhan Loktuan-Mamuju.
Menurutnya, pemanggilan dinas terkait dan agensi kapal perlu dilakukan karena dirinya sangsi dengan jawaban Wali Kota Bontang Basri Rase, dalam Sidang Paripurna beberapa waktu lalu, yang mengatakan jalur pelayaran Bontang-Mamuju sulit terealisasi karena kekurangan penumpang.
“Yang benar saja, ini tidak masuk akan kalau pengakuan kepala daerah kapal tidak mau buka rute baru karena penumpang dari Bontang-Mamuju hanya berkisar 7-10 orang,” kata Amir saat ditemui awak media, Senin, (15/5/2023).
Rencananya dirinya akan melakukan penelusuran. Terkait data jumlah penumpang rata-rata selama ini yang diambil.
“Ini perlu ditelusuri. Pemerintah harus berbicara fakta dengan bukti data jangan hanya omongan saja,” bebernya.
Menurut dia pembukaan rute baru ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Karena yang berasal dari Mamuju di Kota Taman sangat banyak. Belum lagi dengan area sekitar Bontang.
Dijelaskan dia, jika rute baru digabung dengan beberapa daerah lain maka dipandang kurang sependapat. Mengingat lama perjalanan dipastikan bertambah. Apalagi jika ada pelayaran tersebut, bukan hanya penumpang yang terakomodasi. Tapi juga kebutuhan logistik.
Pelayaran yang ada saat ini juga dipandang kurang memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Sebab dituturkan dia, suhu dalam dek kapal terkesan minim sirkulasi udara.
“Menurut saya yang ada ini kurang manusiawi. Oleh sebab itu kami mendorong untuk pembukaan rute baru sejak beberapa waktu lalu,” tutur dia.
Dalam waktu dekat, Komisi III juga akan memanggil pihak terkait. Mulai dari Dishub dan pemilik kapal dengan rute tujuan tersebut.
Sementara Wali Kota Bontang Basri Rase menilai pembukaan rute baru sulit terwujud jika animo penumpang sangat minim. Bahkan dampaknya biaya operasional pemilik kapal tidak sama dengan pendapatan yang diperoleh mereka.
“Sudah empat bulan beroperasi. Pengelola selalu merugi,” sebutnya
Polemik rute baru ini memang sangat panjang. Sebelumnya proses kerja sama dilakukan oleh lima daerah terkait pembukaan rute baru ini.
Meliputi lima daerah lain meliputi Pemkab Kotabaru, Pemkot Balikpapan, Pemkab Mamuju, Pemkab Barru, dan Pemkab Pasangkayu. Kapal yang dibuat oleh Pemkab Kotabaru ini hingga sekarang belum ada tanda-tanda. Padahal sebelumnya ditargetkan rampung April lalu
