Populism.id, BONTANG – Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris meminta Pemkot Bontang membuat regulasi tentang beban pembiayaan program pembagian motor RT.
AH menjelaskan, dalam regulasi itu dapat mempertimbangkan biaya perawatan motor maupun pengalihan aset setelah jabatan ketua RT berganti.
Diketahui, anggaran yang dikucurkan untuk pengadaan motor tersebut senilai Rp 11,9 miliar. Rencananya, tanggung jawab sepenuhnya dilimpahkan kepada penerima. Termasuk beban operasional.
Menurutnya, apabila pembiayaan perawatan motor menjadi tanggung jawab pemerintah. Maka Pemkot Bontang melalui kelurahan dapat menyusun aturan terkait kebijakan program tersebut. Semisal melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) atau Petunjuk Teknis (Juknis).
Sementara, apabila pembiayaan menjadi tanggung jawab ketua RT. Maka, pemerintah tetap merancang aturan dalam perwali atau Juknis. Dalam regulasi itu mengatur tentang status pembagian motor melalui hibah dan pilihan lainnya. Kemudian tentang biaya perawatan, pajak dan pengalihan aset setelah masa jabatan sebagai ketua RT telah berakhir.
“Pemerintah harus siapkan aturan yang mempunyai kejelasan dasar hukum,” kata AH saat dikonfirmasi, Selasa (2/5/2023).
AH mengatakan, saran ini sebaiknya dipertimbangkan oleh pemerintah agar pelaksanaan program yang menjadi vis misi Pemkot Bontang tak menuai masalah, setelah motor dibagikan untuk setiap RT.
“Pemkot Bontang dapat mempertimbangkan saran-saran itu,” tandasnya. (Adv/DPRD)
[Royen/populismedia]
