BONTANG – Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto, mendorong sekolah swasta lebih terbuka dalam menyampaikan kondisi sarana dan prasarana melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperbesar peluang sekolah memperoleh program revitalisasi dari pemerintah pusat.
Ia mengatakan, DPRD telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang terkait keterbatasan anggaran hibah untuk program revitalisasi sekolah di daerah.
Menurutnya, masih terdapat sekolah yang belum mencantumkan kondisi fasilitas secara maksimal dalam Dapodik. Salah satu alasannya berkaitan dengan kekhawatiran kondisi sarana sekolah dapat memengaruhi penilaian akreditasi.
“Alangkah baiknya lebih jujur dalam isi Dapodik. Sampaikan kalau memang masih ada kekurangan,” kata Heri Keswanto saat dikonfirmasi, Rabu (20/5/2026).
Ia menjelaskan, kondisi sarana dan prasarana yang tercatat dalam Dapodik menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam menentukan penerima bantuan revitalisasi.
Heri menilai sejumlah sekolah swasta di Bontang masih membutuhkan dukungan anggaran untuk memperbaiki fasilitas pendidikan. Data kondisi sekolah perlu disampaikan sesuai keadaan di lapangan agar kebutuhan tersebut dapat terlihat secara lebih objektif.
“Selama ini kita terdoktrin soal akreditasi. Kalau tidak bagus, takut anak tidak mau sekolah di sana,” terangnya.
Selain pembenahan data, ia meminta pihak sekolah bersama dewan guru membangun komunikasi dengan pemerintah untuk membuka akses terhadap berbagai program bantuan di luar APBD Kota Bontang.
Menurutnya, kebutuhan revitalisasi tidak seluruhnya dapat ditopang anggaran daerah. Sekolah juga perlu aktif mencari informasi dan membangun komunikasi untuk mendapatkan dukungan program pemerintah pusat.
“Tidak semuanya harus melalui APBD Bontang. Perlu membangun komunikasi ke pusat terkait bantuan revitalisasi,” tandasnya.
Sebagai tambahan informasi, sebanyak 17 sekolah dasar negeri dan swasta di Kota Bontang masuk dalam daftar program revitalisasi dari pemerintah pusat. Pada jenjang SMP, terdapat sembilan sekolah negeri dan swasta yang masuk dalam program serupa. (Adv)
