BONTANG – Realisasi belanja tanah Tahun Anggaran 2025 menjadi salah satu pembahasan penting dalam agenda evaluasi pelaksanaan APBD Kota Bontang.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bontang menilai capaian yang meningkat dibanding tahun sebelumnya merupakan perkembangan positif, namun masih memerlukan perhatian agar target yang telah direncanakan dapat tercapai secara lebih optimal.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bontang, Joni Alla Padang, mengatakan realisasi belanja tanah pada 2025 mencapai 62,10 persen. Angka tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2024 yang terealisasi sekitar 8,4 persen.
“Fraksi PDI Perjuangan mencermati bahwa realisasi belanja tanah tahun anggaran 2025 capai 62,10 persen. Capaian ini menunjukkan peningkatan cukup signifikan dibanding tahun 2024 terealisasi sekitar 8,4 persen,” kata JAP -sapaan akrabnya- saat dikonfirmasi, Selasa (7/7/2026).
Meski menunjukkan tren positif, ia menuturkan, masih diperlukan penjelasan lebih rinci mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian tersebut. Pemahaman terhadap berbagai kendala dinilai penting sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pada tahun berikutnya.
Menurutnya, sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian meliputi proses administrasi, tahapan pembebasan lahan, hingga berbagai persoalan teknis yang berpotensi memengaruhi realisasi anggaran. Menurutnya, identifikasi hambatan secara menyeluruh akan membantu pemerintah menyusun langkah perbaikan yang lebih tepat sasaran.
“Namun demikian, atas peningkatan tersebut, kami memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah,” terangnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris menerangkan realisasi belanja tanah berkaitan erat dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah kota. Program tersebut dirancang untuk memperkuat konektivitas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain mendukung mobilitas warga, pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk memperluas akses menuju kawasan permukiman dan pusat kegiatan ekonomi. Keberadaan sarana pendukung yang memadai diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih produktif dan menunjang pertumbuhan daerah.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Dampak yang dihasilkan tidak hanya dirasakan pada sektor pembangunan, tetapi juga berpotensi memberikan manfaat jangka panjang bagi perkembangan daerah.
“Pembangunan infrastruktur diharapkan menciptakan efek pengganda terhadap investasi, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (Adv)
