BONTANG,– Demi mencegah pencemaran lingkungan dan melindungi kesehatan masyarakat, DPRD Bontang mendorong Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bontang agar pengelolaan sampah sesuai mekanisme.
Sebab aktivitas pembuangan maupun pengelolaan sampah yang dilakukan di luar sistem pemerintah, bisa berisiko menimbulkan berbagai persoalan lingkungan. Salah satunya adalah pencemaran udara akibat pembakaran sampah yang kerap menimbulkan keluhan warga, terutama jika dilakukan di sekitar kawasan permukiman.
“Sudah semestinya diberikan teguran dan diarahkan agar membuang atau pengelolaannya mengikuti sistem yang disediakan DLH Bontang,” kata Andi Faizal saat dikonfirmasi, Selasa (21/7/2026).
Ia menjelaskan seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah perlu mematuhi tata kelola yang berlaku. Kepatuhan terhadap aturan tersebut dinilai penting agar proses pengumpulan, pengangkutan, hingga pembuangan sampah dapat berjalan tertib tanpa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun masyarakat.
Tak hanya itu, dirinya meminta instansi terkait mengambil langkah tegas dengan menerbitkan surat edaran yang melarang aktivitas pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang tidak berada dalam pengelolaan pemerintah.
“Pemerintah segera membuat surat larangan pemberhentian aktivitas terkait TPS yang bukan dikelola pemerintah,” terangnya.
Ia mengimbau, agar upaya sosialisasi perlu terus dilakukan agar masyarakat memahami pentingnya membuang dan mengelola sampah sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan edukasi yang berkelanjutan, praktik pembuangan maupun pembakaran sampah di lokasi yang tidak semestinya diharapkan dapat diminimalkan.
Menurutnya, pembakaran sampah tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat akibat polusi udara yang ditimbulkan.
“Membakar sampah dan polusi yang ditimbulkan sangat berbahaya bagi kesehatan,” tandasnya. (Adv)
