Populism.id, KUTIM – Asti Mazar, Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim menyoroti banyaknya program perjalanan dinas luar kota di lingkungan Pemkab Kutim. Selain pemborosan, juga berpotensi membuat sejumlah program terbengkalai.
Asti mengingatkan bahwa Pemkab memiliki waktu terbatas untuk menjalankan program yang tertuang di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2023. Maka dari itu dia khawatir akan banyak Sisa Lebih Anggaran (Silpa) jika banyak program tak bisa berjalan.
“Kalau itu penting untuk daerah tentu bagus. Tapi perlu dibenahi,” kata Asti Mazar ditemui di sela-sela pelatihan tata rias di Pelangi Hall, Hotel Royal Victoria, Teluk Lingga, Sangatta, Sabtu (28 Oktober 2023).
Tak hanya memboroskan dana, perjalanan PNS atau ASN ke luar daerah tentu memperlambat pelaksanaan program lainnya. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus karena pemerintah kabupaten harus menjaga kecepatan pencapaian atau penyerapan APBD.
“Jangan sampai program dinas luar membuat program lain terbengkalai sehingga menyebabkan serapan anggaran tidak maksimal,” ujarnya.
Informasi banyaknya pejabat yang ditempatkan di luar kota, lanjut Asti, juga santer disampaikan oleh anggota DPRD lainnya.
“Instansi terkait sebaiknya tidak sering melakukan dinas luar, seperti yang saya dengar dari anggota DPRD lainnya, ketika ingin berkoordinasi dengan instansi terkait, mereka banyak melakukan kegiatan konsultasi teknis dan pelatihan di luar daerah,” kata Asti Mazar.
Politisi Golkar ini juga meminta seluruh instansi terkait untuk bekerja maksimal dalam menyerap APBD-P 2023.
“Kami menghimbau kepada instansi terkait untuk lebih proaktif dalam melaksanakan APBD-P 2023 karena saat ini sudah memasuki akhir bulan kesepuluh,” katanya.
“Masih ada waktu satu setengah bulan lagi, setidaknya kita bisa melakukan kegiatan lain,” sambung Asti.
Ia juga mengatakan anggaran APBD-P Kutim tahun 2023 termasuk cukup besar, sayang sekali jika tidak dimaksimalkan demi kepentingan masyarakat.
“Seluruh OPD harus bertindak cepat, kalau kita di DPRD hanya sekedar memantau atau mengawasi, meminta, dan menyampaikan,” ujarnya. (adv)
[Royen-Populism.id]
