Populism.id, Kutai Timur – Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk tahun 2024 menunjukkan angka yang masih jauh dari target.betturkey giriş
Meski anggaran meningkat signifikan menjadi Rp14 triliun, serapan anggaran baru mencapai 29,47 persen pada triwulan ketiga.
Kondisi ini membuat anggota DPRD Kutim, Faizal Rachman, merasa prihatin. Sebagai Ketua Fraksi Gelora Amanat Perjuangan DPRD Kutim, ia menyatakan rendahnya serapan anggaran pada triwulan ketiga bisa menghambat berbagai program pembangunan yang seharusnya dapat berjalan lebih cepat.
Apalagi, dengan sisa waktu hanya dua bulan lagi, ia pesimistis seluruh anggaran dapat terserap sesuai harapan.
“Jika serapan anggaran tidak dimaksimalkan, dikhawatirkan akan terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) lagi. Padahal, dana tersebut seharusnya bisa mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Faizal, yang sudah beberapa kali mengingatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera mengambil langkah konkret.
Peningkatan anggaran tahun ini, yang berasal dari kebijakan baru terkait pajak batu bara dan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor kelapa sawit, memang memberikan harapan baru. Namun, pada kenyataannya, penyerapan anggaran yang rendah menunjukkan adanya tantangan besar dalam implementasinya.
Dari rapat-rapat evaluasi yang telah digelar Pemkab Kutim melalui Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok) sepanjang tahun, tercatat bahwa serapan anggaran pada bulan April hanya mencapai 8,2 persen, lalu naik menjadi 20,58 persen pada bulan Juli, dan kini di Oktober baru mencapai 29,47 persen—jauh dari target 75 persen yang diharapkan.
Meski begitu, Faizal tetap optimis bahwa pemerintah daerah dapat mengejar target serapan anggaran dalam dua bulan terakhir, dengan catatan adanya upaya maksimal dan koordinasi yang lebih baik antara eksekutif dan legislatif.
“Jika kita bekerja sama, saya yakin kita bisa mendorong serapan anggaran ini lebih cepat. Kami di DPRD akan terus mengawal agar anggaran ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Dengan waktu yang semakin sempit, Faizal berharap semua pihak dapat mempercepat pengerjaan proyek-proyek yang telah direncanakan dan memastikan setiap anggaran terserap dengan maksimal demi kemajuan Kutim.
Populism.id, Kutai Timur -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman menyoroti rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) 2024 triwulan ketiga.
Diketahui, bahwa penyerapan anggaran baru mencapai 29,47 persen dari total APBD Perubahan 2024 sebesar Rp14 triliun.
Ketua Fraksi Gelora Amanat Perjuangan DPRD Kutim itu pun mengaku prihatin terhadap hal tersebut.
Lebih lanjut, ia mengaku pihaknya sudah beberapa kali mengingatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memaksimalkan serapan anggaran tersebut. Sebab, dikhawatirkan terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) lagi.
“Sebagai anggota DPRD adalah bagian dari tanggung jawab kami,” ucapnya. Senin (04/11/2024).
Bahwa awalnya APBD Kutim tahun 2024 hanya sebesar Rp 9,1 triliun. Namun mengalami kenaikan signifikan menjadi Rp14 triliun dalam APBD Perubahan.
Peningkatan ini karena adanya dua kebijakan baru. Yakni, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 yang mengatur perpajakan pada usaha batu bara. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 terkait Dana Bagi Hasil (DBH) sektor kelapa sawit.
“Ini kali pertama Kutim memperoleh DBH dari sektor sawit, sehingga anggaran kita bertambah cukup besar,” ujarnya.
Dengan sisa waktu 2 bulan, ia khawatir penyerapan APBD Perubahan 2024 Kutim tidak maksimal.
“Dari APBD 2023 lalu terjadi silpa senilai Rp1,7 triliun. Dengan dana sebesar itu, kita seharusnya bisa mempercepat pembangunan. Tapi kenyataannya serapan anggaran masih sangat rendah,” terangnya.
“Saya pesimistis anggaran sebesar Rp14 triliun bisa terserap seluruhnya. Waktu kita tinggal dua bulan lagi, dan ini sangat sempit untuk mengejar sisa anggaran yang belum terpakai.”
Sebagai informasi, Pemkab Kutim juga telah mengadakan Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok) sebanyak empat kali sepanjang tahun 2024, yakni pada Februari, April, Juli, dan terakhir Oktober. Radalok bertujuan untuk memantau serta mengevaluasi progres anggaran.
Disebutkan, rapat di bulan April, serapan anggaran hanya 8,2 persen, berlanjut bulan Juli naik menjadi 20,58 persen. Hingga Oktober ini baru mencapai 29,47 persen, masih jauh dari target 75 persen yang diharapkan. (ADV/Ryn)
