BONTANG – Komisi B DPRD Kota Bontang mengusulkan, agar operasional videotron milik pemerintah diatur menggunakan sistem pengatur waktu atau timer.
Diklaim, langkah tersebut dinilai dapat menekan biaya listrik di tengah rendahnya tingkat pemanfaatan media reklame digital tersebut.
Ketua Komisi DPRD Kota Bontang, Rustam, mengatakan setelah melihat sejumlah videotron di Kota Bontang belum dimanfaatkan secara optimal untuk penyewaan iklan. Sementara biaya operasionalnya tetap tinggi.
Menurutnya, videotron tidak perlu beroperasi selama 24 jam. Semisal, aktivitas masyarakat yang minim, seperti dini hari, layar elektronik tersebut dapat dimatikan secara otomatis untuk menghemat penggunaan listrik.
“Kalau pukul satu malam misalnya sudah sepi, yah dimatikan saja. Makanya saya minta dipasang timer supaya tidak hidup terus,” ujar Rustam, Selasa (23/6/2026).
Ia menuturkan, biaya listrik untuk mengoperasikan satu videotron selama sekitar 10 jam dapat mencapai Rp2,5 juta. Sehingga, pengaturan jam operasional dinilai perlu dilakukan agar pengeluaran pemerintah lebih efisien.
Selain mendorong pemasangan timer, Rustam juga meminta pemerintah tidak menambah unit videotron baru. Ia berpendapat, jumlah videotron yang telah terpasang di sejumlah lokasi strategis sudah mencukupi.
Menurutnya, videotron telah tersedia di kawasan Selamat Datang Bontang, Simpang Empat Loktuan, Al-Hijrah, hingga Terminal Bontang Kuala. “Penambahan fasilitas baru belum menjadi kebutuhan mendesak,” terangnya.
Rustam menilai fokus pemerintah saat ini seharusnya diarahkan pada optimalisasi aset yang telah dimiliki. Salah satunya dengan lebih aktif memasarkan ruang iklan videotron kepada pelaku usaha maupun perusahaan yang beroperasi di Kota Bontang.
“Sekarang tugasnya menjadi marketing, mencari orang yang memakai jasa videotron. Jangan sampai aset yang sudah ada justru tidak maksimal dimanfaatkan,” tandasnya. (Adv)
