Populism.id, Kutai Timur – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Syaiful Bakhri, menegaskan pentingnya penjaringan data yang selektif dan akurat dalam program bantuan rumah layak huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Hal ini, menurutnya, akan memastikan bahwa program bantuan tersebut benar-benar dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berhak menerima, khususnya bagi mereka yang selama ini kesulitan memiliki rumah yang layak huni.
“Pemerintah harus selektif saat melakukan tahap penjaringan. Kami menginginkan agar masyarakat dapat merasakan manfaat program ini,” ujar Syaiful.
Pentingnya Penjaringan dari Tingkat RT hingga Desa
Syaiful juga menambahkan bahwa penjaringan data harus dilakukan dengan cermat dari tingkat paling bawah, yaitu RT (Rukun Tetangga), hingga tingkat desa.
Dengan demikian, data yang dihasilkan lebih valid dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Proses ini memungkinkan setiap potensi penerima manfaat dapat teridentifikasi dengan baik.
Pemerintah setempat, kata Syaiful, perlu melibatkan aparat desa dan masyarakat setempat dalam proses verifikasi data agar bisa memastikan bahwa setiap penerima bantuan benar-benar dari kalangan yang membutuhkan.
Sebagai wakil rakyat, Syaiful menegaskan bahwa DPRD Kutim akan terus berkomitmen untuk memantau dan mengawasi jalannya program bantuan rumah layak huni ini. Meskipun tugas DPRD lebih berfokus pada pengesahan anggaran dan kebijakan, ia memastikan bahwa pengawasan terhadap implementasi program tetap menjadi perhatian serius, terutama dalam memastikan ketepatan sasaran.
Selain penjaringan yang selektif, Syaiful juga menyoroti pentingnya proses verifikasi langsung di lapangan untuk memastikan akurasi data penerima bantuan.
Dengan adanya verifikasi ini, diharapkan tidak ada keluarga yang terlewat atau bahkan salah terdata sebagai penerima manfaat. Penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran, menurutnya, akan menimbulkan ketidakadilan dan dapat menciptakan persepsi negatif di masyarakat.
“Kami tidak bisa mengira-ngira siapa penerima bantuan, karena nantinya justru dapat menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Syaiful menekankan perlunya prosedur yang jelas dan transparan dalam setiap tahap, mulai dari penjaringan hingga penyaluran bantuan. Proses ini akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, serta menghindari kesalahpahaman yang mungkin muncul akibat ketidaktepatan data. (ADV/Ryn)
