Tingkat Pengangguran Sarjana di Kutim Tinggi, DPRD Desak Pemkab Cari Solusi Konkret

Ilustrasi – Pengangguran di Kutim Tinggi. (Populism.id/Ryn)

Populism.id, Kutai Timur – Tingginya angka pengangguran di Kutai Timur, terutama di kalangan lulusan sarjana, kembali menjadi sorotan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Kutim memiliki tingkat pengangguran yang cukup mengkhawatirkan, terutama di kelompok tenaga kerja berpendidikan tinggi. Hal ini dinilai sebagai tantangan besar yang harus segera diatasi oleh pemerintah daerah.

Anggota DPRD Kutim, Julfansyah, menilai pemerintah daerah perlu mengambil langkah nyata untuk menekan angka pengangguran dengan memanfaatkan potensi lokal.

“Setiap tahun, ribuan sarjana lulus, tetapi peluang kerja yang relevan tidak disiapkan. Ini membuat banyak lulusan kesulitan mendapatkan pekerjaan,” ungkap Julfansyah saat ditemui di Sangatta.

Menurut Julfansyah, salah satu langkah strategis adalah membuka program Tenaga Kerja Tidak Tetap Daerah (TK2D) untuk menyerap tenaga kerja lokal, khususnya di sektor pertanian, infrastruktur, dan layanan publik.

“Pemerintah harus kreatif. Jika formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) terbatas, TK2D bisa menjadi solusi untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal,” jelasnya.

Selain itu, ia mengusulkan program pendidikan dan pelatihan bagi putra daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Kutim.

“Jika tidak ada tenaga medis spesialis, sekolahkan putra daerah. Setelah lulus, mereka bisa mengabdi di sini,” tambahnya.

Langkah lainnya adalah mendorong perusahaan lokal di sektor tambang dan energi untuk membuka program rekrutmen khusus bagi lulusan sarjana lokal.

“Pemerintah harus menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk menyediakan pelatihan tambahan sehingga lulusan lokal bisa memenuhi standar industri,” tegasnya.

Julfansyah juga menyoroti potensi ekonomi kreatif sebagai sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja baru. Dengan bantuan modal usaha dan pelatihan, lulusan sarjana bisa didorong menjadi wirausahawan di bidang pariwisata, kerajinan, atau teknologi informasi.

“Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah benar-benar berdampak positif bagi masyarakat. Jangan sampai potensi lokal yang besar ini tidak dimanfaatkan secara optimal,” pungkas Julfansyah. (ADV/Ryn)