BONTANG – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bontang melaksanakan evaluasi pengumpulan dan pemeriksaan data sebagai bagian dari penguatan implementasi program Satu Data Indonesia (SDI), di Aula Kecamatan Bontang Barat, Rabu (10/6/2026).
Kegiatan ini melibatkan perwakilan OPD, tim pengelola data, serta instansi terkait yang berperan dalam proses penyusunan dan pengelolaan data di lingkup Pemkot Bontang.
Sekretaris Diskominfo Bontang, Rudyanur, mengatakan pentingnya peningkatan kualitas data agar tetap akurat, terintegrasi, dan sesuai dengan prinsip SDI.
Menurutnya, evaluasi dilakukan untuk menilai progres pelaksanaan Satu Data Indonesia sekaligus mengidentifikasi kendala yang masih ditemukan di masing-masing perangkat daerah. Bahkan, Badan Pusat Statistik (BPS) turut berperan sebagai pendamping dalam pelaksanaan program tersebut.
“Kami melibatkan BPS sebagai pendamping dalam pelaksanaan program SDI di daerah,” ujar Rudyanur saat dikonfirmasi Rabu (10/6/2026).
Ia mengatakan, data yang telah dikumpulkan akan ditinjau kembali untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar yang berlaku. Proses tersebut mencakup tahapan pengumpulan, pengolahan, penyajian, hingga publikasi data.
Saat ini, Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kota Bontang berada pada angka 2,02 dengan kategori cukup. Pemerintah Kota Bontang menargetkan peningkatan nilai IPS menjadi 2,64 agar dapat mencapai kategori baik.
Untuk mencapai target tersebut, diperlukan penguatan pada aspek kualitas data serta perbaikan proses bisnis statistik di seluruh perangkat daerah. “Melalui evaluasi ini kami ingin mengetahui aspek apa saja yang perlu diperbaiki agar target IPS kategori baik dapat tercapai,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Bontang, Ilham Wahyudi, menegaskan data memiliki peran strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, data yang akurat dan berkualitas akan menghasilkan informasi yang tepat sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah.
“Data merupakan aset penting dalam pembangunan. Oleh karena itu, seluruh proses mulai dari pengumpulan hingga penyajiannya harus dilakukan secara terstandar dan komprehensif,” ujarnya.
Ilham mengakui, implementasi Satu Data Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Meski demikian, dirinya mendorong pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah untuk tetap menjalankan pedoman yang telah ditetapkan.
Ia juga meminta dukungan tim teknis di setiap OPD agar terus meningkatkan kualitas pengelolaan data, sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat dilakukan berdasarkan data yang valid, akurat, dan terukur.
“Pelaksanaannya memang tidak mudah, tetapi pedoman Satu Data Indonesia harus tetap dijalankan agar pembangunan memiliki dasar yang kuat dan tepat sasaran,” tandasnya. (Adv)
