BONTANG – Pemkot Bontang terus berupaya tentang pembukaan rute penyeberangan yang menghubungkan Kota Bontang dengan Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.
Upaya ini diwujudkan dengan terus berkoordinasi bersama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry Persero, agar usulan pembukaan rute baru tersebut di realisasi.
Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris mengatakan, pemerintah terus melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak guna mendorong terwujudnya rute penyeberangan tersebut. KM Cattelya yang dikelola pihak swasta dan KM Egon yang berada di bawah pengelolaan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).
Menurutnya, kedua operator ini bakal disambangi untuk berdialog. Agenda pertemuan ini nantinya menghasilkan peluang kerja sama untuk melayani jalur pelayaran antara Bontang dan Mamuju.
Apalagi, rencana pembukaan rute tersebut mendapat respons positif dari pemerintah daerah di Sulawesi Barat. Dukungan itu salah satunya ditunjukkan melalui kunjungan Wakil Bupati Mamuju Tengah Askary ke Kota Bontang beberapa waktu lalu.
“Kami terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak agar rute pelayaran Bontang-Mamuju dapat segera terealisasi,” kata AH-sapaan akrabnya- saat dikonfirmasi, Minggu (7/6/2026)
AH menjelaskan, keberadaan jalur pelayaran langsung tersebut tidak hanya akan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang bepergian antardaerah, tetapi juga berpotensi memperkuat distribusi logistik, khususnya kebutuhan pangan ke Bontang.
Menurutnya, keterbukanya akses pasokan dari daerah lain, pemerintah berharap ketersediaan bahan pokok semakin terjaga dan mampu membantu menjaga stabilitas harga di pasaran. Kondisi tersebut dinilai penting terutama saat menghadapi momentum hari besar keagamaan yang kerap diiringi peningkatan harga kebutuhan pokok.
“Apabila pasokan pangan bertambah, harga kebutuhan pokok diharapkan lebih stabil sehingga dapat membantu mengendalikan inflasi daerah,” terangnya.
Di samping upaya membuka jalur pelayaran, Pemkot Bontang juga mulai mempersiapkan sarana pendukung berupa dermaga kapal roll-on/roll-off (Ro-Ro). Pemerintah meminta Dinas Perhubungan untuk menindaklanjuti kebutuhan pembangunan maupun revitalisasi fasilitas yang diperlukan.
Ia menjelaskan, lokasi sandar kapal sebenarnya telah tersedia sehingga pembangunan fasilitas pendukung diperkirakan tidak memerlukan waktu yang panjang. Sejumlah perbaikan dan penambahan infrastruktur diperlukan agar kapal maupun kendaraan dapat beroperasi dengan aman dan lancar.
“Harapannya pengembangan fasilitas dermaga tersebut dapat masuk dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun ini sehingga proses persiapan dapat segera dilakukan apabila rute pelayaran resmi dibuka,” tandasnya. (Adv)
